SidikalangNews.id | 3 keputusan yang akan diambil Bupati Kabupaten Dairi saat melakukan dialog interaktif dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Dairi, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Selasa, 5-6 April 2022 bertempat di Hotel Mutiara Sidikalang.
Bupati mengemukakan hal itu usai mendengar keluh kesah para ketua BPD se-Kabupaten Dairi siang itu.
Baca Juga:
Gubernur Kalteng Ajak Pengurus Pemuda Katolik Berkarya dan Bangun Masyarakat Makmur
“Harus dipahami saya memang punya keterbatasan wewenang, dan keterbatasan anggaran, namun walau demikian kita akan upayakan tunjangan BPD akan kita naikkan mulai tahun depan, tapi jumlahnya akan kita hitung dulu,” kata Eddy yang disambut tepuk tangan oleh para ketua BPD se Kabupaten Dairi.
Bupati dengan semangat menjelaskan rencana itu akan terlebih dulu dikaji dan dihitung.
“Kita akan alokasikan anggaran, kita buat dalam bentuk insentif. Seandainya dari Dana Desa tidak bisa dialokasikan untuk hal ini, saya akan coba carikan solusinya nanti. Yang pasti insentifnya pun harus terukur,” seru Bupati.
Baca Juga:
Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Daerah
Diakhir dialog Bupati menyampaikan akan mengeluarkan instruksi melalui Dinas Pemdes agar peran BPD ke depan lebih maksimal.
“Saya akan keluarkan instruksi untuk Dinas Pemdes dan seluruh Camat agar peran bapak ibu di BPD ke depan lebih maksimal, ” ujarnya.
Sebelumnya beberapa ketua BPD dari beberapa desa seperti dari Desa Lae Itam, Desa Gunung Meriah, Desa Sihorbo, dan Desa Kalang Simbara menyampaikan berbagai keluhan yang langsung mendapat respon dari Bupati, Dinas Pemdes dan juga Camat.
Semisal keluhan yang disampaikan oleh Bapak Sihombing dari desa Lae Itam.
Ia mengeluhkan materi yang ada dalam buku materi tidak sejalan dengan pengaplikasian di lapangan, seperti penetapan penerima BLT, pihak BPD didesanya hanya diundang pada saat penetapan nama nama penerima BLT saja, hal senada juga disampaikan BPD dari desa Sihorbo yang disampaikan Billy Aritonang, di mana peran pengawasan yang dilakukan BPD kurang mendapat respon dari kepala desa dan perangkatnya sehingga, Billy menyebut dibutuhkan peran dari Dispemdes juga Inspektorat untuk berkolaborasi.
Keluhan lain juga disampaikan oleh BPD desa Gunung Meriah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang menginginkan kesejahteraan anggota BPD yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu BPD Desa Kalang Simbara melalui Delphi Masdiana Ujung juga menyampaikan ada kecenderungan kehadiran BPD dianggap sebagai ancaman.
“Bagaimana agar BPD bisa bekerja sesuai dengan tupoksi. Kehadiran BPD jangan dianggap sebagai sebuah ancaman,” tanyanya mengakhiri.
Perlu diketahui, kegiatan bimtek peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua BPD se-Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu upaya serius dalam membangun tingkat ekonomi di wilayah pedesaan.
Untuk mendukung implementasi tersebut diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengisyaratkan perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat pedesaan.
Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan konsep pola pengembangan SDM sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.
Bimtek peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua BPD se-Kabupaten Dairi ini turut dihadiri Kepala Dispemdes, Bahagia Ginting, beberapa Camat dan Ketua BPD se-Kabupaten Dairi.[zbr]
