WahanaNews-Sidikalang | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten Dairi tahun 2020-2021.
Informasi itu dibenarkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi, Sumatera Utara, Erwin Tarigan dikonfirmasi WahanaNews.co lewat WhatsApp, Senin (20/6/2022).
Baca Juga:
Sangat Berbahaya, ALPERKLINAS Desak PLN dan Pemda Aktif Sosialisasikan Larangan Penggunaan Arus Listrik di Luar Peruntukan
"Benar dugaan korupsi dana BOP Paud sudah diambil alih untuk ditangani Kejatisu," tulis Erwin.
Sementara itu, informasi dihimpun wartawan, sejumlah pejabat dan staf ASN di Dairi dikabarkan diperiksa di Kejatisu hari ini, Senin (20/6/2022).
Seperti dikatakan Annasrawi Bancin, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala BKAD Dekman Sitopu diperiksa hari ini.
Baca Juga:
Detik-detik Mencekam! Remaja 17 Tahun Saksikan Langsung Tabrakan Pesawat di Washington DC
"Ya, kami sedang dipanggil ke Kejatisu. Hari ini Kepala BKAD sedang diperiksa, saya besok," kata Annasrawi pada wartawan.
Annasrawi membenarkan bahwa pemeriksaan dimaksud terkait kasus dugaan korupsi BOP Paud Dairi.
Terpisah, Seketaris Dinas Pendidikan Dairi Agel Siregar, mengakui adanya pemanggilan oleh Kejatisu pada mantan Kepala Bidang PNFI dan staf ASN di Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, elemen masyarakat Kabupaten Dairi telah beberapa kali melakukan unjuk rasa ke Kejari Dairi, menuntut penuntasan dugaan kasus korupsi BOP Paud senilai Rp 5,4 miliar tersebut.
Terakhir, unjuk rasa terjadi pada Kamis (19/5/2022). Saat itu, Kajari Dairi Chandra Purnama, menjawab pengunjukrasa mengatakan, pihaknya telah memiliki kesimpulan, pasca pulbaket dan permintaan keterangan dari pihak terkait.
"Kesimpulan yang kami peroleh terkait dana BOP Paud, TA 2020-2021, telah dilaksanakan, telah dicairkan, telah disalurkan, kepada penerima sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, yang ditandatangani pemerintah daerah dengan para penerima. Telah sesuai dalam pelaksanaan penyalurannya," kata Chandra. [gbe]
