Semisal keluhan yang disampaikan oleh Bapak Sihombing dari desa Lae Itam.
Ia mengeluhkan materi yang ada dalam buku materi tidak sejalan dengan pengaplikasian di lapangan, seperti penetapan penerima BLT, pihak BPD didesanya hanya diundang pada saat penetapan nama nama penerima BLT saja, hal senada juga disampaikan BPD dari desa Sihorbo yang disampaikan Billy Aritonang, di mana peran pengawasan yang dilakukan BPD kurang mendapat respon dari kepala desa dan perangkatnya sehingga, Billy menyebut dibutuhkan peran dari Dispemdes juga Inspektorat untuk berkolaborasi.
Baca Juga:
Gubernur Kalteng Ajak Pengurus Pemuda Katolik Berkarya dan Bangun Masyarakat Makmur
Keluhan lain juga disampaikan oleh BPD desa Gunung Meriah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang menginginkan kesejahteraan anggota BPD yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu BPD Desa Kalang Simbara melalui Delphi Masdiana Ujung juga menyampaikan ada kecenderungan kehadiran BPD dianggap sebagai ancaman.
“Bagaimana agar BPD bisa bekerja sesuai dengan tupoksi. Kehadiran BPD jangan dianggap sebagai sebuah ancaman,” tanyanya mengakhiri.
Baca Juga:
Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Daerah
Perlu diketahui, kegiatan bimtek peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua BPD se-Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu upaya serius dalam membangun tingkat ekonomi di wilayah pedesaan.
Untuk mendukung implementasi tersebut diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengisyaratkan perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat pedesaan.
Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan konsep pola pengembangan SDM sampai pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.
