Kembali ke surat mandat parkir, terlihat ada 10 lokasi yang dapat dikelola. Surat itu memandatkan satu orang untuk mengelola 10 lokasi parkir di Medan tersebut.
Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Medan, Nikmal Fauzi, mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya pungutan yang dilakukan PP di lokasi itu. Nikmal mengatakan surat permintaan parkir itu ilegal.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
"Nggak ada yang dikelola sama ormas. Iya (pengelolaan parkir itu ilegal). Kalau dia e-parking itu dikelola perusahaan. Kalau di luar e-parking itu dikelola, pengawasnya itu dari kita," ujar Nikmal.
Nikmal mengatakan uang dari pengelolaan parkir itu juga tidak masuk ke kas negara.
"Nggak masuk," imbuhnya.[zbr]
