Adapun Soekirman yang juga Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Sumatera Utara (Perhiptani Sumut) sebagai penanggap menyampaikan pandangannya bahwa yang terjadi di Dairi adalah soal perspektif.
Apa pandangan pemerintah terkait pembangunan Dairi dan apa pandangan masyarakat terkait pembangunan Dairi, belum ketemu.
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten hingga Provinsi
Dikatakan, filosofi aek godang aek laut, dos ni roha sibaen nasaut, mestinya bisa digunakan untuk duduk bersama antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga pembangunan Dairi lebih berpihak kepada rakyat.
"Saya juga sudah melihat banyak pertambangan di beberapa negara dan memang sekarang daerah banyak menjadi daerah kering dan hampir tidak bisa dikelola kembali sehingga issu pertambangan perlu disikapi dengan cermat supaya kedepan tidak menyengsarakan rakyat setempat," katanya.
Dijelaskan, menurut Zukri Saad, pengamat tambang yang juga Presidium Walhi 1986, hampir semua tambang di Indonesia berakhir tragis, meninggalkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan untuk rakyat setempat dan pada gilirannya menghadirkan urban poor ke kota-kota besar Indonesia.
Baca Juga:
ASDP Gandeng Bank Indonesia Perkuat Distribusi Uang Rupiah hingga ke Pelosok Negeri
Dari pengalaman 4 tahun menjadi konsultan tambang nikel INCO di Sorowako, Sulawesi, ditawarkan soft-landing community based mine closure sebagai wujud paska tambang. Seringkali tabiat korporasi Tambang selalu over-exploitative. Semua bekas tambang menghasilkan lubang-lubang dalam dan perantau miskin di kota-kota dan kota tambang yang ditinggalkan tanpa masa depan (ghost town).
Sementara Direktur YDPK Sarah Naibaho mengatakan, kampanye manis juga dilakukan Pemkab dan oknum tertentu lewat pembagian selebaran bahwa tambang akan membawa kesejahteraan dan membuka lapangan kerja, serta sector pertanian tidak akan menjawab kemajuan ekonomi di Dairi.
Dalam diskusi itu, pemerintah melalui Dinas Pertanian diundang, namun tidak hadir karena alasan sedang rapat di kantor dewan.
